Sambut Program KUR, BNP2TKI Tingkatkan Literasi Keuangan pada TKI

JEMBER – Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyambut baik Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2016. Berdasarkan data, kuota akses KUR untuk TKI tahun ini sebesar Rp 3 triliun.

            Hal ini disampaikan oleh Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, di sela kunjungannya di Kabupaten Jember, Minggu (20/3). Menurutnya, dari jumlah target realisasi KUR tersebut, saat ini baru terserap sekitar Rp 60 miliar. “Ada beberapa permasalahan untuk mempercepat akses kredit ini. Salah satunya yaitu masalah SDM TKI yang rata – rata berpendidikan rendah,” kata Nusron.

            Masih banyaknya TKI yang berpendidikan rendah, membuat mereka minim pemahaman cara mengakses fasilitas keuangan yang disediakan perbankan. Oleh sebab itu, BNP2TKI akan meningkatkan literasi (pengetahuan) terkait akses keuangan.

            “Jadi, nanti perbankan akan memberikan pemahaman, bagaimana cara membuka rekening hingga mengirimkan uang itu kepada keluarga di tanah air,” kata Ketua PP GP Ansor tersebut.

            Nurson menambahkan, ada tiga pihak yang memerlukan literasi keuangan dari perbankan. Pertama, calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Mereka wajib dibekali tata cara mengakses keuangan dengan mudah.

            “Yang kedua, keluarga TKI yang ada di rumah. Mereka setiap bulan menerima kiriman uang dari keluarganya yang menjadi TKI. Keluarga ini perlu bimbingan agar uang yang diterima bisa digunakan untuk hal produktif,” jelas Nusron.

            Sedangkan pihak ketiga, yaitu TKI yang pulang ke Tanah Air. Para Purna (mantan) TKI, diyakini tidak akan mengandalkan pekerjaan di luar negeri, jika mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan yang baik untuk membuka usaha. “Jika keluarganya di rumah ataupun TKI yang sudah pulang sudah bisa membuka usaha, maka bisa lebih terbantu lagi dengan adanya akses program KUR ini,” paparnya.

            Nusron menyebutkan, pada tahun 2015 lalu, dari total sekitar 100.000 an TKI yang pulang ke Tanah Air, hanya sekitar 15.000 TKI saja yang dapat mengakses KUR. Artinya, jumlahhnya hanya sekitar 15 persen dari jumlah Purna TKI.

            “Para calon ataupun Purna TKI ini intinya perlu adanya pemahaman tentang Access to Finance and Access to Finance Institution (Akses Keuangan dan Akses ke Lembaga Keuangan). Sehingga, nantinya uang yang didapat TKI ini bukan untuk foya foya atau kegiatan konsumtif, melainkan diperuntukkan keperluan produktif,” ulasnya. (awi)

Waspada Rekrutmen ISIS, BNP2TKI Kirim Ustad ke Luar Negeri

JEMBER – Mewaspadai perekrutan anggota organisasi radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengirimkan ustad untuk berceramah di luar negeri.

            Hal ini disampaikan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, di sela kehadirannya dalam acara Konferensi Cabang Gerakan Pemuda Ansor (Konfercab GP Ansor) Jember, Minggu (20/3).

            “Sebelumnya, sudah ada dua TKI kita yang diindikasikan masuk ke dalam gerakan teroris di Korea. Untuk mengantisipasi itu terjadi, maka kami kirimkan ustad dari Indonesia untuk berceramah kepada TKI disana (luar negeri),” kata Nusron.

            Nusron menjelaskan, pihaknya saat ini memantau dan mewaspadai ancaman penyebaran gerakan radikal kepada TKI. Pasalnya, lanjut Nusron, berdasarkan laporan, ada beberapa TKI di Hongkong saat ini memakai atribut yang mengarah ke paham radikal. Hal ini dikhawatirkan akan berujung pada masukknya TKI dalam gerakan radikal tersebut.

            “Para TKI itu berangkat kan salah satunya untuk menghilangkan stres (depresi). Sesampai disana, langsung mendengarkan jeramah ajaran tersebut. Hal itu yang berbahaya untuk mereka dan perlu kita antisipasi,” jelas Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) GP Ansor tersebut.

            Menurutnya, ada beberapa negara yang rawan menjadikan TKI sebagai pengikut organisasi ISIS, diantaranya Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan Hongkong. Bahkan, Nusron justru menyebut, TKI di Arab Saudi masih dalam kategori aman terjaring ajaran radikal tersebut.

            “Di negara – negara Asia Pasifik itu kebanyakan merupakan negara demokratis. Sehingga, ajaran apa saja leluasa untuk berkembang. Sedangkan di Arab Saudi, TKW tidak diperbolehkan keluar rumah dan untuk laki – laki sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga sulit untuk terjaring ajaran radikal,” ujarnya.

            Oleh sebab itu, Nusron menegaskan, pihaknya terus melakukan upaya pencegahan dan pemantauan kepara para TKI. Dia berharap, para TKI yang bekerja di luar negeri terbebas dari rekrutmen organisasi ISIS. (awi)