Ayub Junaidi Kembali Pimpin GP Ansor Jember

·

JEMBER – Ayub Junaidi kembali terpilih sebagai Ketua Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kabupaten Jember periode 2016 – 2020. Dia terpilih secara aklamasi oleh 25 Pengurus Anak Cabang (PAC) yang ada di Jember, Minggu (20/3).

            Setelah terpilih, Ayub menegaskan, bahwa GP Ansor harus menjadi garda terdepan dari kalangan pemuda Nahdlatul Ulama (NU) yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat Jember

Pihaknya, juga menekankan agar setiap kader memegang teguh prinsip kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. “Setiap kader harus menjunjung tinggi bahwa NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah harga mati,” tegas legislator PKB Jember ini.

            Sementara itu, Bupati Jember, Faida yang sebelumnya menyampaikan sambutan, mengatakan, pemuda ansor di Jember harus diberdayakan. Pemkab Jember berjanji akan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan SDM para pemuda di Jember, termasuk GP Ansor.

“Walaupun Cak Ayub saat Pilkada lalu berada di jalur yang berbeda dengan saya, namun sebenarnya beliau juga mendukung dan memberi motivasi kepada saya dalam membangun Jember,” kata Faida disambut tepuk tangan hadirin.

            Menurut Faida, Pilkada sudah usai, saatnya Pemkab Jember membangun sinergi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk GP Ansor. Faida menawarkan kepada Ayub untuk membangun koalisi baru non partai. “Tidak ada lagi koalisi satu dan koalisi dua. Saya menantang Ayub Junaidi agar kita bisa mewujudkan koalisi Jember. Ini untuk kebaikan Jember juga,” katanya.

            Namun, ajakan Faida ini belum ditanggapi oleh Ayub. Berdasarkan informasi sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jember menegaskan berada di pihak opisisi pemerintahan di Jember hingga lima tahun mendatang. (awi)

Di Jember, Sekolah Gratis Sampai SMA ?

JEMBER - DPRD Jember merekomendasikan kepada Bupati Jember, Faida untuk mewujudkan sekolah gratis hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Legislatif menginginkan agar Bupati meniadakan segala bentuk pungutan yang dianggap membebani calon siswa dan siswa.

            Hal ini terungkap saat Sidang Paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun 2015 di Gedung DPRD Jember, Senin (14/3).

Salah seorang juru bicara DPRD Jember dalam sidang paripurna, Ayub Junaidi, mengatakan, rekomendasi pendidikan gratis merupakan bentuk dukungan terhadap rencana Bupati Jember yang disampaikan saat masa kampanye lalu. “Pemerintah Kabupaten Jember harus membuat regulasi yang disertai pengawasan dan pemberian sanksi tegas bagi penyelenggara pendidikan,” kata Ayub.

DPRD menilai, keberhasilan proses pembangunan tahun 2015, khususnya di bidang pendidikan, masih sebatas pada capaian pelaksanaan pembangunan fisik. “Belum tampak output dan outcome dari peningkatan kualitas sarana dan prasarana bidang pendidikan,” kata legislator PKB ini.

DPRD Jember pun mendesak peningkatan anggaran dan ketersediaan layanan pendidikan formal dan non formal, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). “Tingkatkan dan penuhi sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan pendidikan, dan dana operasional sekolah,” tegasnya.

DPRD juga merekomendasikan kepada Pemkab Jember untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian program 'tuntas wajar Pendidikan Dasar (Dikdas) sembilan tahun’. Menurut Ayub, perlu penanganan dan penuntasan buta aksara yang lebih intensif agar ke depan Kabupaten Jember  terbebas dari permasalahan tersebut.

Sementara itu, Bupati Jember, Faida ketika dikonfirmasi usai sidang paripurna enggan berkomentar banyal. Dia mengatakan, sesuai rekomendasi DPRD Jember, terdapat enam prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan. Diantaranya sektor kesehatan pendidikan dan infrastruktur. “Khusus untuk sektor pendidikan, saat ini kami sedang menyiapkan regulasi dan kriteria untuk progam pendidikan gratis sampai SMA itu,” tukasnya.

            Sebelumnya, Faida dalam acara peresmian laboratorium salah satu SMP dalam sambutannya, menegaskan, mulai tahun ajaran 2016 ini, tidak boleh ada lagi pungutan dengan alasan apapun.

Bahkan Faida berpesan kepada pihak sekolah dan juga komite sekolah, agar pendidikan gratis yang merupakan salah satu janji kerjanya ini benar - benar dilaksanakan untuk seluruh siswa. (awi)